June 30, 2025
Jakarta (BIMAS HINDU - Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan pendidikan serta urusan agama Hindu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar audiensi dengan Ditjen Bimas Hindu Kemenag RI. Pertemuan penting ini berlangsung di Ruang Sidang Lantai 14, Ditjen Bimas Hindu Kemenag RI, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan Ditjen Bimas Hindu serta perwakilan DPRD Bali, Kamis 12/06/2025.
Sekretaris Ditjen Bimas Hindu Dr. Ida Made Pidada Manuaba memaparkan berbagai program penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah berhasil mencetak hampir 30 Guru Besar dari tahun 2022-2025, serta peningkatan status perguruan tinggi Hindu yang kini memiliki 5 PTKHN, termasuk transformasi STAH Mpu Kuturan Singaraja menjadi Institut Mpu Kuturan Bali. "Kami sudah on the track untuk transformasi penegerian Widyalaya dan program RBKS untuk urusan agama.
Dirjen Bimas Hindu, Prof. I Nengah Duija, menyoroti tiga program prioritas Kementerian Agama yang selaras dengan visi pembangunan Bali. Pertama, Cinta dan Kemanusiaan, yang menjadi inti dari filosofi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Dirjen menekankan bahwa kedekatan umat Hindu dengan agamanya adalah indikator keberhasilan lembaga keagamaan. Kedua, Teoekologi, di mana agama diharapkan menjadi penguat penyelamatan bumi. Hindu, dengan berbagai hari suci seperti Tumpek Uduh/Pengatag, memiliki mekanisme kuat untuk pelestarian lingkungan. "Setiap mahasiswa baru wajib menanam pohon di kampus," tegas Dirjen. Ketiga, Toleransi, yang sangat relevan dengan ajaran Tat Twam Asi. Dirjen mengajak fokus pada perilaku toleransi dalam interaksi sehari-hari.
Terkait anggaran, Dirjen Bimas Hindu menjelaskan bahwa terjadi efisiensi signifikan. Dari pagu awal Rp767 miliar, anggaran Ditjen Bimas Hindu kini menjadi sekitar Rp287 miliar. "Ini menyebabkan volume bantuan pemerintah terkait lembaga, pura, pendidikan itu hampir jebol dan hampir sudah tidak ada kegiatan," ujarnya, sembari berharap sinergi dengan pemerintah daerah dapat mengisi kekurangan ini. Beliau juga menekankan pentingnya penyelenggaraan Pendidikan Widyalaya sesuai PMA No. 2 Tahun 2024 dan PP No. 17 Tahun 2010, serta harapan adanya sekolah negeri berbasis Widyalaya di Bali.
Ketua DPRD Provinsi Bali menyampaikan terima kasih atas kesempatan diskusi ini dan memperkenalkan jajarannya. Beliau mengakui bahwa audiensi ini sangat membuka wawasan, tidak hanya terpaku pada Widyalaya tetapi juga isu-isu komprehensif lainnya. DPRD Bali menyampaikan berbagai persoalan lokal seperti pergeseran budaya, isu kesepekang dan kanolayang, serta tantangan dalam optimalisasi data perkawinan, kematian, dan kelahiran. Komisi IV DPRD Bali menyatakan dukungan aktif terhadap pengembangan Widyalaya, termasuk melalui dukungan anggaran, kolaborasi kelembagaan, dan regulasi daerah.
Dirjen Bimas Hindu berharap Bali dapat menjadi pilot project program Widyalaya karena kekhasan historis, sosiokultural, dan dominasi umat Hindu di wilayah tersebut, yang akan memperkuat pendidikan berbasis agama dan budaya Hindu serta meningkatkan kualitas SDM umat Hindu Bali.
